SETUJU ATAU TIDAK KADIN TETAP MEMINTA VALIDITAS DATA GARAM YANG SAH DARI PEMERINTAH

Pengusaha yang berada di naungan kamar dagang dan industri [Kadin] Indonesia mendukung
penuh atas upaya pemerintah dalam melakukan impor garam, pasal nya kebutuhan garam
dinilai sangat penting untuk keberlangsungan industri kedepannya

BACA JUGA : INDONESIA KINI MENJADI TUAN RUMAH BAGI PERDAMAIAN DAN RESOLUSI KONFLIK ASEAN

Hanya saja wakil ketua umum bidang kelautan dan perikanan Yugi Prayanto mengatakan kalau
pemerintah harus memberikan kepastian data kebutuhan impor garam yang valid, karena selama
ini kebutuhan akan garam memiliki data yang berbeda beda - beda antar kementerian

Seperti yang di ketahui sebelum nya, kementerian perdagangan [Kemdag] telah menerbitkan izin
impor garam untuk kebutuhan industri sebesar 2,37 juta ton untuk tahun ini, sementara
kementerian perekonomian telah mengeluarkan keputusan impor garam industri 3,7 ton

Sementara data dari kementerian kelautan dan perikanan hanya diizinkan sebesar 2,2 juta ton
saja sehingga hal itu menimbulkan kebingungan data impor, “ perbedaan data yang
menimbulkan ketidaktepatan regulasi harus ada pengkajian lebih jauh lagi, seberapa besar

Kebutuhan untuk industri dan seberapa besar keputusan untuk konsumsi “ ucap nya dalam
acara forum group diskusi [FGD] di menara kadin, jakarta, pada kesempatan yang sama ketua
himpunan masyarakat petambak garam Indonesia [HMPGI]

Edi Ruswandi juga mempertanyakan sinergitas regulasi terkait importasi garam karena dalam
melakukan importasi garam, pemerintah menggunakan Permendag No 52/2017 tentang
perubahan permendag No, 125/2015 tentang ketentuan impor garam dengan UU no 7/2016

Dan turunannya permen KP No 66/2017 tentang pengendalian impor garam, sedangkan
undang-undang no 7/2016 tidak di pakai sebagai dasar hukum untuk importasi garam
yang digunakan kebijakannya oleh kementerian terkait

BACA JUGA : KARENA FENOMENA GERHANA BULAN AKHIR NYA DAMPAK NYA DIRASAKAN OLEH PIHAK PENERBANGAN DI INDONESIA

Oleh karena itu pihak nya berharap kalau pemerintah memperhatikan penegakan hukum
selain itu hal ini guna menciptakan stabilitas harga, permodaian yang mudah dan pengawasan
stabilitas harga, permodaian yang mudah dan pengawasan yang benar yang melibat
kan unsur Asosiasi / Himpunan