Banyak Parpol yang Dinilai Sering Sekali Terjerat Korupsi, Harus Dibenahi dalam Rekrutmen Parpol

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki menyoroti banyaknya politisi partai yang terjerat dalam kasus korupsi belakangan ini,

Hal ini termasuk politisi yang duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kalau kita lihat sudah sebanyak itu yang ditangkap, saya lebih cenderung mengatakan kepada mereka, ini merupakan sistem yang buruk, sistem politik, termasuk sistem kepartaian," kata Ruki

Menanggapi hal tersebut, mantan anggota Lembaga Kajian MPR RI Ahmad Farhan Hamid menyatakan, bahwa dirinya memandang ada karakter yang tidak benar dalam sistem rekrutmen politis. Oleh karena itu, sistem rekrutmen sebuah politisi partai politik (parpol) harus kita perbaiki.

Selain itu juga, penegakan hukum yang terkait tindak pindana korupsi harus dilaksanakan dengan memberikan hukuman berat. Menurut dia, indonesia bisa mencontoh China.

"Korupsi itu menurut saya extraordinary crime (kejahatan luar biasa). China bisa diambil contoh, yang menggunakan cara yang amat ketat dalam sistem totaliter ke dalam, tapi masih dijumpai korupsi dan pada akhirnya mereka semua dihukum mati. Kenapa di Indonesia tidak seperti itu?" ujar Farhan.

Dia menyebut, bahwa sistem parpol indonesia masih sangat sederhana. Siapa pun bisa mendirikan parpol, bahkan kadang parpol tanpa ideologi selain ideologi negara.

"Mestinya partai harus punya komitmen kuat untuk sesuatu hal untuk memperbaiki bangsa ini ke depan," ungkap Farhan.

Hal ini termasuk pula sistem rekrutmen yang selektif. Dengan demikian, kader-kader yang terpilih adalah kader yang terbaik dan tidak mudah berpindah parpol.

"Ke depan saya kira para politisi kita harus siapkan undang-undang tentang tidak boleh ada orang pindah partai langsung bisa masuk ke pengambilan posisi jabatan publik. Kalau mau pindah partai, baru boleh mencalonkan ke DPR mungkin 5 tahun ke depan," sebut Farhan.