KALPODA PAPUA BOY RAFLI MENGIMBAU PARA PERKERJA FREEPORT INDONESIA TIDAK BERTINDAK ANARKIS SAAT MELAKUKAN AKSI MOGOK KERJA

KALPODA PAPUA BOY RAFLI MENGIMBAU PARA PERKERJA FREEPORT INDONESIA TIDAK BERTINDAK ANARKIS SAAT MELAKUKAN AKSI MOGOK KERJA

Kepala Polda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar mengimbau para pekerja tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak bertindak anarkis saat melakukan aksi mogok kerja.

Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK-SPSI) PTFI telah menyampaikan rencana mogok kerja selama sebulan memprotes kebijakan efisiensi PTFI yang merumahkan ribuan pekerja.

“Unjuk rasa yang rencananya akan dimulai Senin (1/5) hendaknya sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak anarkis,” kata Boy di Jayapura, Papua

Boy berharap aksi mogok kerja tidak berlangsung sampai sebulan penuh karena apa yang menjadi tuntutan pekerja pasti akan direspon pemerintah dan manajemen PTFI.

Mantan Kadiv Humas Polri ini menegaskan akan menindak tegas pekerja jika terjadi aksi anarkis. “Tidak perlu melakukan aksi demo sampai sebulan, apalagi mengarah pada tindakan anarkis karena aparat keamanan sudah siap,” kata Boy Rafli yang baru dilantik menjadi Kapolda Papua menggantikan Irjen Pol Paulus Waterpauw,

Polda Papua menyiagakan 7 kompi anggota Polri termasuk Satuan Tugas Pengamanan Objek Vital (Satgaspam Obvit) PTFI untuk mengamankan aksi ini. Sejauh ini situasi kantibmas di Kabupaten Mimika menjelang aksi mogok kerja masih berlangsung aman dan terkendali.

“Meski kepolisian menyiagakan ratusan anggota untuk mengamankan jalannya aksi, namun kami berharap peserta aksi mematuhi Undang-Undang Nomor 99 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,” kata Boy.

(Baca: Jonan Sindir Kontribusi Penerimaan Negara dari Freeport Jauh Dibawah Devisa TKI )

Sebelumnya, anggota Tim Advokasi PUK-SPSI PTFI, Tri Puspital mengatakan aksi mogok kerja yang direncanakan sebulan akan diikuti seluruh pekerja di areal PTFI. Tuntutan utama aksi mogok kerja ini, kata Tri, untuk mendesak manajemen PTFI menghentikan program furlough (merumahkan) dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kami juga mendesak semua pekerja yang terkena kebijakan furlough agar dipekerjakan kembali. Selain itu kami mendesak perusahaan menghentikan program outsourching dan menghentikan tindakan kriminalisasi pekerja,” kata Tri Puspital menegaskan.