BERIKUT KETERANGAN PDIP ATAS ISU PEMBUBARAN KPK

Dimana setelah kedatangan dari seseorang Direktur Penyidikan dari KPK Brigjen Pol Aris Budiman ke Pansus Angket tersebut sudah menggulirkan bola panas yang ada pada masyarakat saat itu.Karna dari kehadiran Aris tersebut telah membuat dugaan adanya upaya dalam melemahkan KPK teersebut ,"Ucapnya .

Ungkapan yang datang dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto,Karna apa yang dilakukan oleh pansus dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tersebut sudah merupakan salah satu fungsi dari DPR dan tentu saja semua itu sudah diatur dakan UU yang ada .

Maka dari itu Hasto Kristiyanto meminta dari semua pihak agar menghormati semua tugas pokok dan juga fungsib n(Tupoksi) dari Pansus Angket KPK yang telah ada tersebut,"Katanya .

Karna untuk memberikan ancaman sangatlah tidak perlu karna untuk semau tersevut tidak perlu dilakukan dikarenakan untuk semua maksud dari panitia angket tersebut sebenarnya adalah bagiabn dari cek dan balance dalam semua fungsi-fungsi KPK sendiri yang ada ,"katanya .

Hasto Kristiyanto menegaskan , kalau dirinya memastikan kalau untuk pembentukanb pantus tersebut bukanlah untuk rnagka membubarkan KPK .Karna ,Hasto menilai ,Kalau pansus angket KPK tersebut adalah untuk memperkuat segala fungsi-fungsi dari KPK yang telah ada .Maka dari ini kepada semua pihak yanga da untuk memberikan dukungan kinerja kepada pansus angker KPK tersebut ,"Ucapnya .

Akan masalah ini Hasto mengatakan kalau dari semua tujuan untuk sekarnag ini adalah demu memperkokoh KPK untuk kedepan nya dan juga semua ini disampaikan nya merupakan sebuah tanggung jawab dari semua saksi yang hadir di pansus KPK tersebut .

Maka utnuk sekarang ini adalah gimana carqa agar bisa mendapatkan info sebaik-baiknya karena dari semua saksi yang akan dihadirkan tersebut dibawah sumpah yang telah diucapkan .Sehingga dari setiap saksi yang hadir nantinya akan bertanggung jawab dalam memberikan kebenaran diatas kebenaran tersebut nantinya ,"Tutupnya .

BERIKUT KETERANGAN PDIP ATAS ISU PEMBUBARAN KPK