0

FREEPORT DI INDONESIA MASIH BERBEDA DENGAN VALUASI

FREEPORT DI INDONESIA MASIH BERBEDA DENGAN VALUASI
INTERQQ


Pemerintah akan membuat peraturan untuk mengakomodasi pembiayaan campuran - metode menggabungkan hibah dari donor dengan dana komersial - untuk mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).

Peraturan tersebut akan memungkinkan sektor swasta mengambil alih proyek SDG dari pemerintah, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu, menambahkan bahwa bagi Indonesia, pembiayaan campuran penting sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari hibah untuk proyek SDG.

"Misalnya, dalam proyek pengelolaan sampah, pemerintah memberikan hak kepada perusahaan swasta sebagai mitranya untuk melaksanakan proyek, dan mitra akan mengelola pembiayaan campuran," katanya di Istana Negara di Jakarta.

Sumber pembiayaan yang akan dicampur dengan dana lain bisa jadi pemerintah atau lembaga keuangan komersial, Bambang menambahkan.

Selama kunjungannya ke Indonesia pada bulan Juli, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mempromosikan pembiayaan campuran, yang telah diimplementasikan di beberapa negara lain, namun sama sekali baru di Indonesia.

Kim juga mengatakan bahwa donor dari negara-negara Nordik tertarik untuk menyalurkan hibah mereka untuk digunakan untuk proyek kemanusiaan di negara-negara berkembang.

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

 
Top